Rainer Prakuso Tobing, Vice Chairman for Industry, Energy & Agribusiness Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, mengatakan pemerintah memang kerap memfasilitasi permodalan pelaku usaha dari sisi permodalan ke lembaga keuangan.
”Akan tetapi, tawaran itu lebih banyak membuat kecewa pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUMKM), karena ternyata proseduralnya sama dengan lembaga keuangan perbankan yang mewajibkan berbagai persyaratan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/2).
Oleh karena itu, Kadin sebagai lembaga organisasi dari dunia usaha, wajib memperjuangkan kemudahan bagi anggotanya dari sisi permodalan. Target utamanya adalah agar mereka yang diakui sebagai katup pengamanan perekonimian nasional, bisa survive.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kadin DKI Jakarta menyosialisasikan pembuatan proposal kredit kepada dua lembaga keuangan keuangan non perbankan yang nota bene adalah perusahaan BUMN.
Yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kedua lembaga keuangan non perbankan tersebut sepakat mengucurkan permodalan kepada KUMKM. Agar prosedural lancar, KUMKM diberi bimbingan teknis.
Meski demikian organisasi tersebut tetap menyimpan kekhawatiran akses pembiayaan itu bisa disalurkan LPDB maupun LPEI kepada KUMKM. Sebab, keduanya masih mengacu pada asas feasible dan bankable.
”Seharusnya penilaian hanya pada sisi potensi usaha usaha mereka ke depan. Tidak harus mengacu pada bankable dan feasible. Jika prinsip itu terus dipertahankan, maka pada akhirnya upaya KUMKM mendapat akses pembiayaan menjadi imposible.”
Menurut dia, Kadin DKI Jakarta bahkan menegaskan kepada LPEI agar jangan berbicara bankable dan feasible ketika berhadapan dengan usaha sektor riil. Secara umum usaha kelompok tersebut sangat potensial, oleh karena itu Kadin bersedia menyosialisasikan akses tersebut melalui pembuatan proposal kredit. (bas)
sumber : bisnis.com
MODAL UKM: Kadin DKI Minta Akses Jangan Dipersulit
BalasHapus