KUR di Maluku Tersalurkan Rp476,2 Miliar untuk Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersalurkan di Provinsi Maluku sampai dengan Februari 2013, mencapai Rp476,2 miliar, terdiri atas kredit investasi sebesar Rp72,7 miliar dan kredit modal kerja Rp403,5 miliar.

"KUR tersebut disalurkan kepada 28.780 debitur, masing-masing kredit investasi sebanyak 2.171 debitur dan kredit modal kerja 26.609 debitur," kata Ocky Ganesia, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan, kredit bermasalah (NPL) sangat rendah, hanya 3,33 persen jauh di bawah ambang batas sebesar 5 persen.

Menurut Ocky, tercatat ada enam bank penyalur KUR, yakni BRI, BTN, Bank Mandiri, BNI, Bank Maluku dan Bank Syariah Mandiri.

KUR yang disalurkan tersebut untuk membiayai usaha pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, listrik, gas dan air, konstruksi, hotel dan restoran, pengangkutan, sektor jasa dunia usaha serta jasa sosial.

"KUR disalurkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi yang usahanya layak tapi tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan, untuk memudahkan pengusaha kecil memperoleh modal usaha," ucapnya.

Ia menjelaskan, KUR yang disalurkan untuk modal kerja berjangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang maksimal enam tahun, sedangkan untuk kredit investasi minimal lima tahun dengan perpanjangan waktu maksimal sepuluh tahun.

Keberhasilan KUR sangat tergantung kerjasama yang baik dengan instansi teknis terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang usahanya produktif baik.

"Yang terpenting melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan," ujarnya.

Ocky menambahkan, dalam prosesnya, sebelum menyalurkan KUR, bank - bank terlebih dahulu menilai kelayakan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan lembaga penjamin kredit bertugas memberikan persetujuan kredit kepada bank pelaksana, sesuai perjanjian kerja sama yang dibuat antara Lembaga Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana.

Bank Indonesia melakukan focus group diskusi (FGD) dengan bank pelaksana untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penyaluran KUR, sosialisasi kepada calon debitur, dan melakukan kajian sektor prioritas terutama peningkatan penyaluran kredit.

"Kami menginformasikan komuditas produk dan jasa unggulan, melakukan penelitian pola pembiayaan termasuk mendorong pengembangan konsultan keuangan mitra bank," ujar Ocky Ganesia

(ea/EA/bd-ant)

Pic:ant

Sumber : beritadaerah.com

Read More

Peranan Konsultan Tingkatkan Daya Saing UMKM

Ditengah persaingan yang semakin ketat, pengusaha tidak hanya dituntut memiliki modal yang kuat saja. Mereka juga harus memiliki wawasan yang luas dan paham perkembangan IT. Sehingga apapun perkembangan dunia bisnis bisa diikuti dan di update terutama membentuk jaringan (networking).

Namun tidak banyak pengusaha yang memiliki pemahaman seperti ini. Terutama dari kalangan UMKM. Mereka umumnya kurang menganggap penting keberadaan networking dan IT. Kebanyakan mereka hanya berpikir sederhana, bagaimana bisa memperoduksi dan bisa memasarkan dengan cepat.

Padahal, ditengah persaingan yang semakin ketat serta santernya serbuan produk asing terutama dari China ke Indonesia, keberadaan networking sangat diperlukan. Tentu saja kualitas dan desain produk yang selalu up date juga ikut menentukan.

Lantas bagaimana agar para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melek terhadap perkembangan industri yang begitu cepat sehingga mereka bisa melakukan perencanaan usahanya dengan baik dan benar. Disinilah peran konsultan manajemen sangat diperlukan.

Menurut Suzie Sugijokanto, Counsultant & Business Trainer, konsultan manajemen akan memberikan masukan-masukan yang penting dan diperlukan bagi pengusaha UKM sejak perencanaan awal, persiapan produksi, mulai produksi, packaging, hingga memasarkannya. Tidak sampai disini, konsultan manajemen juga akan mendampingi bagaimana pengusaha mengelolah keuangannya dengan baik sehingga efisiensi disegala lini bisa ditingkatkan.

�Dengan begitu, pengusaha akan mampu mengembangkan usahanya sekaligus tangguh menghadapi persaingan� kata Suzie, kemarin.

Peran konsultan manajemen juga terus memotivasi para pengusaha agar tidak membuang setiap kali ada kesempatan. Selama ini, umumnya mereka baru akan memulai ketika usaha tertentu sudah jadi trend dan banyak dilakukan orang. Jarang sekali ada pengusaha yang berpikir mau jadi pioneer dengan berani menanggung resiko.

Konsultan manajemen juga diperlukan pengusaha besar. Namun dibanding dengan UKM, pengusaha besar umumnya sudah aware dengan peran konsultan. Sehingga tidak jarang kita melihat ada perusahaan yang memiliki beberapa konsultan dengan bidang yang berbeda-beda seperti konsultan keuangan, konsultan marketing, konsultan perpajakan, , konsultan hukum, konsultan pengembangan usaha dll.

�Bahkan mereka (pengusaha besar) berani membayar mahal para konsultan. Karena mereka sadar peran konsultan memang diperlukan. Sikap begini harus mulai dikembangkan di kalangan UKM sehingga mereka juga bisa leading di kelasnya,� tandas perempuan yang telah sukses menangani beberapa perusahaan UKM dan besar ini.

Motivator yang belakangan banyak mengemuka di kota besar pada dasarnya adalah konsultan. Tugas mereka adalah terus memotivasi para pengusaha bagaimana bisa menjadi pengusaha yang handal dan sukses pada masa mendatang. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa sebenarnya keberadaan mereka sangat diperlukan terutama yang sudah memiliki banyak pengalaman menangani perusahaan bermasalah dan terbukti sukses menyehatkan. sb

Sumber http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829623d26012cad8dff54f87f60679befce65

Read More

SEBARAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT PERIODE NOVEMBER 2007-JANUARI 2013

Jakarta, 31/01 Sampai bulan Januari 2013 ini, bank nasional yang menyalurkan KUR sebanyak 7 (tujuh) bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafond mencapai Rp. 61,08 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing plafondnya sebesar Rp. 12,8 triliun dan Rp. 48,2 triliun, debiturnya 80.093 UMK dan  7.211.143 UMK, rata-rata kredit Rp. 160,3 juta/debitur dan Rp. 6,7 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,4% dan 2,0%. Menduduki peringkat kedua yaitu Bank BNI dengan total plafond sebesar Rp. 10,95 triliun, debiturnya sebanyak 161.719 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 67,7 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 8,1%. Di urutan ketiga adalah Bank Mandiri dengan total plafond sebesar Rp. 10,86 triliun, debiturnya sebanyak 210.789 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 51,5 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 2,7%. Selanjutnya berturut-turut yaitu BTN dengan plafond Rp. 3,32 triliun, BSM dengan plafond Rp. 2,8 triliun, Bank Bukopin dengan plafond 1,52 triliun dan BNI Syariah dengan plafond Rp. 44,5 miliar. Secara keseluruhan, nilai Non Performing Loan (NPL) penyaluran KUR oleh bank pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu sebesar 4,1%. Bank BNI merupakan Bank Pelaksana dengan nilai NPL terbesar dalam penyaluran KUR yaitu sebesar 8,1% dan BRI (KUR Mikro) dengan NPL terkecil yaitu 2,0%. Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai NPL pada bank yang masih di atas 5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Tabel 1. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional

(31 Januari 2013)

NO	BANK	REALISASI PENYALURAN KUR				NPL (%)
		Plafon	Outstanding	Debitur	Rata-rata Kredit
		(Rp juta)	(Rp juta)		(Rp juta/debitur)
1	BNI	10.953.485	5.139.773	161.719	67,7	8,1
2	BRI (KUR Ritel)	12.838.469	5.324.420	80.093	160,3	3,4
3	BRI (KUR Mikro)	48.258.336	14.772.810	7.211.143	6,7	2,0
4	BANK MANDIRI	10.860.741	5.952.949	210.789	51,5	2,7
5	BTN	3.327.051	1.945.781	19.470	170,9	7,1
6	BUKOPIN	1.522.806	623.859	10.403	146,4	5,9
7	BANK SYARIAH MANDIRI	2.832.870	1.721.922	36.725	77,1	5,0
8	BNI SYARIAH	44.562	33.304	151	295,1	0,0
TOTAL		90.638.320	35.514.818	7.730.493	11,7	3,7

Dari tabel 2. Terlihat bahwa penyaluran KUR oleh BPD sampai bulan Januari 2013 ini telah mencapai Rp. 9,62 triliun dengan jumlah UMKMK sebesar 123.762. Rata-rata kredit yang diterima debitur sebesar Rp. 77,8 juta. Bank Jatim dan Bank Jabar Banten merupakan BPD yang menyalurkan KUR terbesar sekitar 3,3 triliun dan 2,2 triliun. Untuk di luar pulau Jawa, Bank Nagari dan Bank Kalbar merupakan Bank Pelaksana terbesar yang menyalurkan KUR masing-masing sebesar Rp. 923,09 miliar dan 253,6 miliar. Sampai bulan Januari 2013 NPL yang terbentuk dari penyaluran KUR oleh BPD adalah sebesar 6,9%.

Tabel 2. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR BPD

(31 Januari 2013)

NO	BANK	REALISASI PENYALURAN KUR				NPL (%)
		Plafon	Outstanding	Debitur	Rata-rata Kredit
		(Rp juta)	(Rp juta)		(Rp juta/debitur)
1	BANK NAGARI	923.096	492.066	27.990	33,0	2,5
2	BANK DKI	220.613	159.208	1.775	124,3	5,1
3	BANK JABAR BANTEN	2.263.944	1.035.358	21.395	105,8	6,6
4	BANK JATENG	1.281.919	650.233	19.353	66,2	3,2
5	BPD DIY	69.759	33.097	720	96,9	3,9
6	BANK JATIM	3.319.605	1.696.980	31.480	105,5	13,5
7	BANK NTB	105.427	69.060	1.462	72,1	2,0
8	BANK KALBAR	253.624	153.054	1.791	141,6	0,0
9	BANK KALTENG	111.224	68.613	2.454	45,3	3,5
10	BANK KALSEL	225.629	157.882	2.758	81,8	1,9
11	BANK SULUT	53.095	33.675	1.948	27,3	10,5
12	BANK MALUKU	116.411	60.965	2.936	39,6	0,0
13	BANK PAPUA	158.762	114.420	1.885	84,2	3,3
14	BANK ACEH	23.389	22.100	226	103,5	0,0
15	BANK SUMUT	99.440	90.760	800	124,3	0,0
16	BANK RIAU KEPRI	14.439	12.268	127	113,7	0,0
17	BANK JAMBI	1.965	1.965	18	109,2	0,0
18	BANK SUMSEL BABEL	16.375	15.719	198	82,7	0,0
19	BANK BENGKULU	11.402	10.566	120	95,0	0,0
20	BANK LAMPUNG	44.807	41.140	553	81,0	0,0
21	BANK BPD BALI	54.084	45.150	614	88,1	0,0
22	BANK NTT	105.427	69.060	1.462	72,1	2,0
23	BANK KALTIM	131.131	102.765	1.494	87,8	0,9
24	BANK SULTENG	-	-	-	-	-
25	BANK SULTRA	18.764	16.766	198	94,8	0,0
26	SULSELBAR	375	375	5	75,0	0,0
TOTAL		9.624.705	5.153.244	123.762	77,8	6,9
TOTAL BPD LAMA		9.103.106	4.724.609	117.947	77,2	7,5
TOTAL BPD BARU		521.598	428.634	5.815	89,7

Secara nasional, sampai bulan Januari 2013, dari tabel 3. di bawah ini terlihat bahwa dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 36 triliun KUR sudah mencapai Rp. 2,512 triliun atau 7,0%. Diharapkan 12 bulan yang tersisa di Tahun 2013 Bank pelaksana dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penambahan Bank Pelaksana diharapkan dapat mendorong percepatan penyaluran KUR kepada UMKMK yang visible namun belum bankable.

Tabel 3. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR

(31 Januari 2013)

NO	BANK	REALISASI PENYALURAN KUR				NPL (%)
		Plafon	Outstanding	Debitur	Rata-rata Kredit
		(Rp juta)	(Rp juta)		(Rp juta/debitur)
1	BNI	10.953.485	5.139.773	161.719	67,7	8,1
2	BRI (KUR Ritel)	12.838.469	5.324.420	80.093	160,3	3,4
3	BRI (KUR Mikro)	48.258.336	14.772.810	7.211.143	6,7	2,0
4	BANK MANDIRI	10.860.741	5.952.949	210.789	51,5	2,7
5	BTN	3.327.051	1.945.781	19.470	170,9	7,1
6	BUKOPIN	1.522.806	623.859	10.403	146,4	5,9
7	BANK SYARIAH MANDIRI	2.832.870	1.721.922	36.725	77,1	5,0
8	BNI SYARIAH	44.562	33.304	151	295,1	0,0
9	BPD	9.624.705	5.153.244	123.762	77,8	6,9
TOTAL		100.263.025	40.668.061	7.854.255	12,8	4,1

Dilihat dari sisi sektor ekonomi, penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana masih didominasi oleh sektor perdagangan. Penyaluran disektor ini mencapai Rp. 56,798 triliun dengan jumlah debitur UMKMK sebesar 5,276 juta debitur. Sektor pertanian menjadi sektor kedua yang terbesar menyerap KUR dari bank pelaksana yaitu sebesar Rp. 16,261 triliun dengan jumlah debitur mencapai 1.114.814 debitur.

Tabel 4. Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi

(31 Januari 2013)

NO	SEKTOR EKONOMI	TOTAL
		Plafon	Outstanding	Debitur
		(Rp juta)	(Rp juta)
1	Pertanian	16.261.641	7.448.717	1.114.817
2	Perikanan	712.917	363.806	6.695
3	Pertambangan	75.767	44.650	1.506
4	Industri pengolahan	2.643.257	1.367.778	128.341
5	Listrik, gas dan air	44.593	26.862	940
6	Konstruksi	1.741.120	726.559	8.600
7	Perdagangan	56.798.342	22.279.014	5.276.854
8	Penyediaan akomodasi	604.312	295.264	24.565
9	Transportasi	1.242.063	810.117	26.431
10	Perantara keuangan	763.025	359.531	3.102
11	usaha persewaan	3.523.339	2.056.103	163.156
12	Adm. Pemerintahan	8.606	1.717	30
13	Jasa pendidikan	39.235	21.098	267
14	Jasa kesehatan	183.079	97.397	1.471
15	Jasa kemasyarakatan	2.376.892	1.049.100	96.560
16	Jasa perorangan	70.993	37.977	677
17	Badan internasional	75	-	1
18	Lainnya	13.173.769	3.682.370	1.000.242
Total		100.263.025	40.668.061	7.854.255

Dari sebaran wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan plafond masing-masing Rp. 15,265 triliun dan Rp. 15,157 triliun. Jawa Tengah masih merupakan provinsi terbesar yang menyerap KUR dari Bank Pelaksana. Diharapkan dengan adanya BPD dapat meningkatkan penyaluran KUR di luar pulau Jawa.

Tabel 5. Realisasi KUR Menurut Propinsi

(31 Januari 2013)

NO	PROVINSI	TOTAL
		TOTAL	Outstanding	Debitur
		(Rp juta)	(Rp juta)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.891.871	596.466	134.812
2	SUMATERA UTARA	5.328.873	2.324.360	325.310
3	SUMATERA BARAT	3.057.904	1.376.299	181.415
4	RIAU	3.165.846	1.695.205	131.031
5	JAMBI	1.860.882	897.201	113.132
6	SUMATERA SELATAN	3.163.070	1.321.722	143.208
7	BENGKULU	712.788	286.028	56.583
8	LAMPUNG	2.127.769	917.001	182.386
9	KEPULAUAN RIAU	632.737	249.899	24.851
10	BANGKA BELITUNG	387.202	165.842	18.757
11	DKI JAKARTA	4.724.091	2.197.833	185.996
12	JAWA BARAT	12.738.309	4.837.787	1.113.841
13	JAWA TENGAH	15.265.250	5.297.161	1.827.931
14	D.I. YOGYAKARTA	1.897.506	761.747	203.227
15	JAWA TIMUR	15.157.300	5.925.767	1.357.403
16	BANTEN	2.085.157	794.070	120.619
17	BALI	2.245.625	960.295	186.479
18	NTB	1.221.271	479.547	118.769
19	NTT	1.156.768	438.211	81.692
20	KALIMANTAN BARAT	2.403.032	1.058.306	92.558
21	KALIMANTAN TENGAH	1.598.462	826.522	74.440
22	KALIMANTAN SELATAN	2.379.642	1.134.135	146.757
23	KALIMANTAN TIMUR	2.686.124	1.217.862	135.402
24	SULAWESI UTARA	1.047.277	454.999	74.952
25	SULAWESI TENGAH	1.203.912	514.919	99.718
26	SULAWESI SELATAN	5.720.003	2.289.690	437.382
27	SULAWESI TENGGARA	871.128	378.864	72.871
28	GORONTALO	526.876	152.752	51.665
29	SULAWESI BARAT	553.068	207.785	40.572
30	MALUKU	785.199	278.851	39.499
31	MALUKU UTARA	409.989	148.669	19.516
32	PAPUA BARAT	531.134	235.744	17.269
33	PAPUA	995.912	438.274	47.419
TOTAL		100.263.025	40.668.061	7.854.255

Sumber Komite KUR

Read More

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Apakah Kredit Usaha Rakyat itu  ?
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan Modal Kerja dan atau Investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang Produktif dan Layak namun Belum Bankable dengan plafon sampai dengan Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

2. Apakah yang dimaksud dengan Usaha Produktif, Usaha Layak dan Belum Bankable  ?
Usaha Produktif adalah Usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
Usaha Layak adalah Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.

3. Apakah KUR itu merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat  ?
KUR BUKAN merupakan Hibah Pemerintah kepada masyarakat.
Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK, sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank pemberi KUR.

4. Bank mana sajakah yang menyalurkan KUR  ?
Bank yang dapat menyalurkan KUR adalah
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
PT. Bank Tabungan Negara (Persero),
PT. Bank Bukopin Tbk,
PT. Bank Syariah Mandiri, dan
PT. Bank BNI Syariah.

5. Apakah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat menyalurkan KUR  ?
Terdapat 26 (dua puluh enam) Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Bank Pelaksana KUR, yaitu sebagai berikut:
 1. PT. Bank DKI
 2. PT. Bank Nagari
 3. PT. Bank Jabar Banten
 4. PT. Bank Jateng
 5. PT. Bank DIY
 6. PT. Bank Jatim
 7. PT. Bank NTB
 8. PT. Bank Kalbar
 9. PT. Bank Kalsel
10. PT. Bank Kalteng
11. PT. Bank Sulut
12. PT. Bank Maluku
13. PT. Bank Papua
14. PT. Bank Aceh
15. PT. Bank Sumut
16. PT. Bank Riau-Kepri
17. PT. Bank Bengkulu
18. PT. Bank Jambi
19. PT. Bank Sumsel Babel
20. PT. Bank Lampung
21. PT. Bank Kaltim
22. PT. Bank Sulteng
23. PT. Bank Sultra
24. PT. Bank Sulsel
25. PT. Bank Bali
26. PT. Bank NTT

6. Apakah manfaat KUR bagi UMKMK  ?
Manfaat KUR bagi UMKMK adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKMK untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

7. Apakah manfaat KUR bagi Pemerintah  ?
Manfaat KUR bagi Pemerintah adalah  tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

8. Siapa yang dapat mengajukan KUR  ?
Yang dapat mengajukan KUR adalah para pelaku usaha yang berada dalam skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

9. Apakah Usaha Baru bisa mengajukan KUR  ?
Ketentuan lamanya usaha baru yang bisa dibiayai dengan KUR minimal 6 bulan berjalan. Hal ini merupakan persyaratan dari masing-masing bank yang berbeda-beda. Untuk mengetahui proses pinjaman dan persyaratan KUR secara rinci bisa minta penjelasan pada Bank Pelaksana KUR.

10. Apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)  ?
Yang dimaksud dengan:
Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-.

Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha  Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d  Rp. 10.000.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-.

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

11. Sektor usaha apa yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR  ?
Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

12. Bagaimanakah cara UMKMK mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana ?
UMKMK dapat mendapatkan KUR dari Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut:
a. UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
b. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
c. Apabila menurut Bank, usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
d. Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
e. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

13. Apa saja yang menjadi persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR  ?
a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah/selain KUR;
b. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
c. Dalam hal  UMKMK  masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas Bank sebelumnya;
d. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

14. Dokumen legalitas dan perizinan atau dokumen lainnya  apa  yang harus ada pada saat mengajukan KUR ?
Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank antara lain
 -  Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dll.
 -  Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
 -  Perzinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll
 -  Catatan pembukuan atau laporan keuangan
 -  Copy bukti agunan

15. Apakah semua Kantor Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR ?
Tidak. Calon Debitur harus menanyakan terlebih dahulu ke Kantor Bank Pelaksana itu apakah menyalurkan atau tidak, sehingga Calon Debitur hanya mengajukan KUR ke kantor cabang tertentu.

16. Apakah boleh mengajukan KUR ke lebih dari satu Bank Pelaksana ?
Boleh saja. Karena jumlah Bank Pelaksana itu banyak, sehingga Calon Debitur yang ditolak permohonan/proposal kreditnya di satu Bank Pelaksana memiliki peluang untuk mendapatkan KUR di Bank Pelaksana lainnya.

17. Apakah debitur yang sudah pernah mendapatkan dan melunasi KUR boleh mengajukan KUR kembali  ?
Debitur KUR yang sudah mendapatkan dan melunasi KUR diperbolehkan untuk mengajukan KUR kembali sepanjang masih belum bankable dan tidak melebihi plafon KUR yang ditentukan sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta) untuk KUR Ritel dan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) untuk KUR Mikro.

18. Berasal dari manakah sumber dana KUR  ?
Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari Dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito (Bukan Bantuan/Hibah dari Pemerintah, sehingga ada Kewajiban untuk dikembalikan)

19. Siapakah yang memberikan putusan pemberian KUR ?
Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur.

20. Berapakah besarnya dana pinjaman (plafon) KUR yang dapat diperoleh UMKMK ?
Plafon KUR yang dapat diperoleh UMKMK  yaitu:
-  KUR Mikro : KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
-  KUR Ritel : KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

21. Berapakah besarnya suku bunga KUR ?
Suku bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif pertahun dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 13% efektif pertahun.

22. Apa saja yang menjadi kewajiban debitur KUR ?
Debitur KUR memiliki kewajiban sebagai berikut:
a.  Memenuhi persyaratan KUR yang ada pada Bank Pelaksana.
b.  Menyerahkan agunan kepada Bank.
c.  Membayar kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) atas KUR yang diterima sesuai repayment yang disepakati dengan Bank sampai kredit lunas.

23. Apa saja yang dapat dijadikan  Agunan dalam  memperoleh KUR  ?
UMKMK menyerahkan Agunan kepada Bank berupa :
a.  Agunan Pokok yaitu Kelayakan Usaha dan Obyek yang dibiayai itu sendiri.
b.  Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana, misalnya sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

24. Berapakah jangka waktu yang dapat diberikan atas fasilitas KUR yang diterima oleh debitur ?
Kepada debitur KUR dapat diberikan jangka waktu fasilitas KUR maksimal selama 3 tahun untuk Modal Kerja dan maksimal 5 tahun untuk Investasi.

25. Apakah KUR yang sudah eksis dapat diperpanjang atau diberikan tambahan plafon Pinjaman  ? Apa saja ketentuannya ?
Ya, dapat diberikan tambahan plafon tanpa menunggu pinjaman dilunasi, dengan ketentuan:
a.  Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable.
b.  Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan pola executing.
c.  Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KUR melalui Lembaga Linkage.

26. Apakah UMKMK yang merupakan binaan atau rekomendasi dari 26. kementerian teknis dapat langsung disetujui permohonan KUR-nya ?
Apabila menurut Bank Pelaksana UMKMK tersebut dinyatakan Layak dan memenuhi ketentuan dan persyaratan KUR, maka kepada UMKMK tersebut dapat diberikan KUR.

27. Apa konsekuensi jika UMKMK tidak memenuhi kewajiban KUR ?
Apabila debitur UMKMK Tidak Melunasi Kewajiban KUR, maka :
-  Bank Pelaksana akan melakukan Penjualan Agunan dan apabila nilai penjualan agunan masih tidak mencukupi maka debitur masih wajib melunasi KUR.
-  Terdaftar sebagai debitur blacklist Bank Indonesia.

28. Bagaimana pengawasan pelaksanaan KUR ?
Pemerintah melalui BPKP akan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif dan Bank Indonesia akan mengawasi Bank Pelaksana dalam kapasitas sebagai pengawas bank.


sumber : komite kur

Read More

UKM Indonesia Cukup Unggul di ASEAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia cukup unggul di kalangan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan menyebutkan beberapa UKM yang cukup unggul antara lain bergerak di bidang furniture dan handicraft.

UKM tersebut, kata dia, perlu didukung dari sisi permodalan. Ia mengatakan beberapa produk UKM yang sudah dikenal sering kali tidak bisa memenuhi pesanan karena kekurangan modal. Padahal, produknya sudah cukup diminati pasar.

"Kadang pelaku usaha kita sudah mempromosikan barangnya, begitu dapat order malah bingung karena modalnya tidak ada," kata dia saat ditemui di sela-sela simposium Indonesia-Japan Relation and Economic Integration in East Asia, Senin (4/3).

Keterbatasan modal ini menurut Syarif menjadi salah satu hambatan. Namun, ia optimis dalam persaingan dengan negara ASEAN, produk UKM Indonesia cukup unggul karena Indonesia memiliki sentuhan astistik dan budaya yang lebih kaya.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan UKM Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dalam konteks ASEAN Economic Community (AEC) atau pasar tunggal ASEAN pada 2015 mendatang, UKM lokal dikonsentrasikan untuk mengisi pasar dalam negeri. UKM yang sudah memiliki kapasitas lebih baik, disarankan untuk ekspansi mengisi pasar di luar negeri.

"Yang paling penting adalah kita menjadi market leader di pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri sangat luas," ujar Syarief.

sumber repulika

Read More

Kadin Gaet PT Kembangkan UKM Daerah

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan akan segera menggaet perguruan tinggi (PT) untuk mendorong inovasi guna mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah di daerah.

"Kadin bersama dengan IPB, misalnya atau perguruan tinggi lain, akan bangun 'pilot project' (proyek percontohan) di beberapa daerah," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi Erwin Aksa dalam seminar Inovasi untuk Pemberdayaan Usaha di Daerah di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut Erwin, ada banyak UKM yang berpotensi dan memiliki potensi baik di daerah atau di kota besar. Potensi yang besar itu, lanjutnya, ada di bidang konsumsi dan agrobisinis yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia sekaligus merupakan bidang yang mampu menyentuh pengusaha UKM.

"Dengan melibatkan perguruan tinggi, kami harap nanti inovasi akan bisa disalurkan ke pengusaha kecil di daerah untuk meningkatkan produktivitas pengusaha kita," ujarnya.

Meski demikian, mayoritas UKM, menurut dia, masih terkendala modal, teknologi dan produktivitas. Apalagi banyak pengusaha yang masih menggunakan cara produksi tradisional.

Selain itu, pola pikir mengenai inovasi di mata pengusaha daerah masih sulit diubah. Padahal, inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing produk lokal sebelum "digempur" oleh pasar asing.

Indonesia, berdasarkan data di Bank Dunia, hanya mengalokasikan sekitar 0,08 persen produk domestik bruto untuk mengembangkan inovasi. Sementara, negara lain seperti China dan Israel bahkan mengucurkan 1,47 persen dan 4,66 persen dari PDB mereka.

Di sisi lain, posisi Indonesia dalam "The Global Innovation Index 2012" masih berada di ranking 100, jauh di bawah Malaysia yang menempati posisi ke-32. "Karena itu harus dikawal bagaimana pilot project-nya nanti, bagaimana mengatur patennya, dan sebagainya," ucapnya.

Sumber Repulika

Read More

Kemenkop UKM Buka Akses Pembiayaan Permodalan

Pemerintah berkomitmen membuka akses pembiayaan dan permodalan untuk para wirausaha baru. Akses biaya ini diperoleh dari sektor formal dan informal.

Melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pemerintah menyediakan 20 ribu sertifikat tanah untuk digunakan sebagai agunan. "Segala persyaratan dibuat  menjadi lebih sederhana," ujar Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM, Tamim Saefudin di Crowne Plaza Hotel, Kamis (7/3).

Fasilitas ini dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) yang langsung dibawahi Kementian Koperasi dan UKM. Pengusaha bisa datang langsung ke kantor LPDB yang berada di daerah MT Haryono, Jakarta. Kantor ini merupakan satu-satunya kantor LPDB yang ada. Namun jika dalam satu daerah terdapat 20 pengusaha yang akan menggunakan akses ini, maka layanan LPDB bisa didatangkan ke daerah.

Kementerian UKM juga berencana membuka lima cabang LPDB di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menjalin kemitraan dengan bank sebagai lembaga konsultasi untuk pengusaha baru.

Dalam rangka memperluas sumber pendanaan, tersedia pula program kredit usaha rakyat dan pinjaman dalam bentuk surat utang pemerintah. Terdapat dua lembaga penjaminan kredit, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Surat utang pemerintah dapat digunakan untuk kredit usaha mikro kecil. Kredit ini digunakan untuk biaya usaha dengan modal Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Bunga untuk pinjaman ini dibatasi tidak lebih dari 7 persen.

Sumber pendanaan lainnya didapat dari masyarakat. Pelaku usaha mikro bisa memanfaatkan sumber ini dalam melakukan penumbuhan kegiatan usaha sampai dengan pengembangan usaha. Sumber tersebut  bisa  digunakan untuk segala jenis usaha termasuk waralaba. LPDB pun menyediakan sumber dana alternatif berbasis syariah.

"Peminat waralaba terbuka untuk menggunakan semua fasilitas ini," ujar Tamim.

sumber Republika

Read More