Siap-Siap Gelar Karpet Merah bagi UMKM (Bag IV)

Berkaca pada pengalaman 2012 dan sumbangan “amunisi” dari pakar, akademisi, dan praktisi perbankan perihal bantuan kredit bagi UMKM, maka tidak ada alasan lagi bagi para pelaku UMKM untuk tidak siap menyongsong babak baru atmosfer pengembangan usaha. Terlebih lagi, saat ini BI tengah mempersiapkan rencana mewajibkan perbankan di Indonesia untuk menyalurkan minimal 20% portofolio kreditnya ke sektor UMKM.

Asisten Direktur Departemen Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia Bandoe Widyanto, pada pelatihan wartawan ekonomi, moneter, dan perbankan di Solo, belum lama ini, mengatakan bahwa pemenuhan kredit tersebut akan diberi masa transisi hingga lima tahun.

Tahapan-tahapan pada rencana aturan izin berjenjang (multiple license) BI ini berlangsung mulai 2013 hingga 2018. Pada tahun pertama (2013–2014), porsi penyaluran masih dibebaskan kepada masing-masing bank. Setelah masa sosialisasi  awal, pada 2015, BI baru akan mewajibkan bank menyalurkan minimal 5% dari total kreditnya untuk UMKM.

Pada 2016, 2017, dan 2018, kewajiban bank secara berturut-turut perlahan naik mulai dari 10%, 15%, hingga kemudian 20%.

Bank sentral sendiri membagi empat kelompok bank berdasarkan modal yang masing-masing memiliki porsi kewajiban kredit produktif (kredit investasi dan kredit modal kerja). Bank dengan modal Rp500 miliar–1 triliun wajib menyalurkan kredit produktif sebesar 55%, yang di dalamnya termasuk 20% kredit UMKM. Bank dengan modal Rp1–5 triliun wajib menyalurkan 60% kredit produktif termasuk 20% kredit UMKM.
Sementara itu, bagi bank dengan kepemilikan modal  Rp5–30 triliun, BI mewajibkan untuk menyalurkan 65% kredit produktif termasuk 20% kredit UMKM. Adapun bank dengan modal lebih dari Rp30 triliun memiliki kewajiban menyalurkan 70% kredit produktif yang di dalamnya termasuk 20% kredit UMKM.

Periode tahapan aturan yang cukup panjang dan komprehensif ini, jelas Bandoe, adalah sebagai bentuk responsif BI bagi perbankan untuk bisa beradaptasi menyesuaikan waktu sekaligus mengatasi berbagai masalah penyaluran kredit UMKM dalam lima tahun terakhir. Dalam kacamata Bandoe, perbankan secara umum sepertinya masih diliputi kabut keraguan. Mereka cenderung tidak ingin kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) melonjak akibat sembarangan mendanai UMKM.

Memang tidak dimungkiri bahwa rasio NPL kredit UMKM secara umum relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kredit lainnya. Meski demikian, jelas Bandoe, besarannya masih di bawah 5% sehingga tergolong cukup aman. Kalaupun masih ragu, kata Bandoe, bank tidak perlu khawatir karena bank sentral akan memberikan alternatif bagi mereka untuk menggunakan pola linkage, baik melalui channeling maupun executing dengan BPR dan/atau koperasi, misalnya.

Agar implementasi kebijakan ini memiliki pengaruh nyata bagi UMKM ke depan, lanjut Bandoe, BI pun tidak ragu menerapkan reward and punishment bagi perbankan. Bagi bank-bank yang tidak mampu merealisasikan target kredit minimum 20% bagi UMKM, maka mereka diwajibkan mengalokasikan dana sebagai biaya pelatihan kepada para pelaku industri UMKM. “Kewajiban mengadakan pelatihan akan mendekatkan bank dengan UMKM, sehingga pada masa berikutnya, bank memiliki UMKM potensial untuk diberi kredit,” ujarnya.

Sebaliknya, bagi bank yang sukses menyalurkan 20% kreditnya ke UMKM,  mereka akan memperoleh perlakuan khusus ketika ingin membuka jaringan kantor. Meski secara perhitungan alokasi modal inti, bank sudah tidak bisa membuka kantor baru, BI, melalui kegiatan supervisory analysis, bisa memberikan pengecualian. Selamat datang 2013, karpet merah bagi UMKM siap digelar. (SELESAI)

Fekum A.W
(redaksi@wartaekonomi.com)
Sumber: Warta Ekonomi No 1/2013

Sumber : wartaekonomi.co.id