KREDIT UKM: 2013, Pangsa pasar kredit mikro bisa naik jadi 34%

BALIKPAPAN--Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan memproyeksikan pangsa pasar kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan mencapai 34% sepanjang 2013 dari kondisi sebelumnya yang hanya mampu menguasai 32,5% dari total kredit yang mencapai Rp18,87 triliun.



Kepala KPw BI Balikpapan Tutuk SH Cahyono mengatakan sebelumnya penyaluran kredit untuk sektor UMKM mengalami perlambatan pertumbuhan karena disebabkan adanya perlambatan kegiatan usaha pada sektor pertambangan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta  jasa dunia usaha memiliki keterkaitan erat terhadap industri pertambangan yang pada 2012 memasuki masa suram.



Menurutnya, tahun ini prospek bisnis akan kembali menanjak seiring dengan membaiknya kondisi pasar global yang mulai membaik. “Tentu akan berimbas ke regional karena akan menggairahkan kembali usaha di sini. Minimal untuk pangsa UMKM bisa mencapai 33%-34% dari total kredit,” ujarnya dalam Konferensi Pers Perkembangan Kinerja Perbankan Wilayah Kerja Balikpapan, Selasa (19/02).



BI Balikpapan mencatat penyaluran kredit UMKM pada Januari 2013 mencapai Rp6,12 triliun. Pangsa kredit UMKM terbesar disalurkan ke sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 44%, disusul oleh sektor jasa dunia usaha sebesar 17% dan sektor konstruksi sebesar 11%.



Adapun untuk penyaluran kredit melalui program penjaminan kredit daerah (PPKD), skema penyaluran kerja sama Pemkot Balikpapan dan BPD Kaltim, mengalami perlambatan. Alasannya karena makin beragamnya skema kredit UMKM yang menjaring nasabah sektor tersebut. Hingga Januari, penyaluran PPKD tercatat telah mencapai Rp22,8 miliar dengan debitur aktif 258 orang.



Sementara untuk kredit usaha rakyat (KUR), perbankan di wilayah kerja BI Balikpapan telah menyalurkan kepada 15.300 debitur senilai Rp309,5 miliar. Berdasrkan sektor ekonominya, penyaluran KUR juga banyak terserap pada sektor hotel, perdagangan dan restoran yang mencapai 57% dan diikuti oleh sektor pertanian sebesar 13% dari total penyaluran KUR.



Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan dana dari perbankan yakni jaminan atau agunan yang bisa diberikan kepada perbankan. Selain itu, administrasi yang belum rapi juga menjadi pertimbangan lain yang juga mempengaruhi laju penyaluran kredit bagi UMKM.



“Karena itu disebut belum bankable. Padahal ada yang visible untuk dibiayai kendati statusnya belum bankable,” tambahnya.



Untuk itu, pihaknya berharap agar pembentukan PT Jamkrida oleh pemerintah provinsi bisa segera direalisasikan. Pemkot Balikpapan pun menurutnya perlu untuk membentuk Jamkrida semacam ini untuk meluaskan jangkauan penjaminan kredit bagi pelaku usaha yang belum bankable tersebut.



Perangkat semacam ini yang menurutnya akan mendorong pertumbuhan penyaluran kredit bagi pelaku UMKM. Selain akan memacu penyaluran kredit perbankan, hal ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang lebih merata. (arh)


Sumber : www.bisnis.com