Modal (Pengertian Mendasar)

Pengertian Modal (dari bahasa Tamil mutal, yang berarti "dasar", "kaki", "bagian bawah", "puntung") memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting.

Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis.

 Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, misal modal fisik, dapat dicapai dengan uang atau modal finansial. Jadi di bawah kata "modal" berarti cara produksi. wikipedia

Dari kutipan diatas yang diambil dari wikipedia.com, modal merupakan dasar yang wajib dimiliki dalam menjalankan usaha, jika hendak mengambil keuntungan dari usaha yang dilakukan baik secara individual maupun badan organisasi.

Modal yang didasarkan pada prinsip profit atau keuntungan tentunya memiliki hitungan baik secara administrasi dan akuntansi, dengan kata lain modal terencana sesuai dengan perencanaan struktur SDM sesuai proposional fungsi kerja masing-masing.

Apriori mengenai kausalitas aktifitas untuk mendapatkan keuntungan "semakin banyak modal semakin banyak keuntungan yang diraih, sebaliknya semakin sedikit modal semakin sedikit mengambil keuntungan".  Dengan dasar apriori tersebut maka modal menjadi urgent dalam mengembangkan usaha bisnis.

Read More

Kredit investasi Bank Mandiri

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi,modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai. Ketentuan :

• Mempunyai Feasibility Study.
• Mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP, TDP, dll.
• Maksimum jangka waktu kredit 15 tahun dan masa tenggang waktu (Grace Period) maksimum 4 tahun.
• Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian Bank diperlukan.
• Maksimum pembiayaan bank 65% dan Self Financing (SF) 35%.

Bunga :
Suku bunga kredit 13,5 % *)
Manfaat :

• Pencairan langsung dipindahbukukan ke rekening giro.
• Rencana angsuran telah ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun.
• Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan/jatuh tempo.
• Penarikan atas dasar prestasi proyek.
  
  
  sumber Bank Mandiri

Read More

Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Mandiri

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

• KMK - Revolving

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun namun dapat diperpanjang.

• KMK Aflopend

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.

• KMK Kontraktor

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor yang habis dalam satu siklus usaha.
Ketentuan :

• Mempunyai usaha yang layak dibiayai. .
• Mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP, TDP, dll
• Maksimum jangka waktu kredit 1 tahun.
• Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian Bank diperlukan.

Bunga :
Suku bunga kredit 13,5 % *)
Manfaat :

• Penarikan dilakukan setiap saat.
• Bagian yg belum ditarik tidak dikenakan bunga.
• Pelunasan pada saat jatuh tempo kredit.
• Aktivitas keuangan disalurkan melalui rekening pinjaman.
• Tujuan pembiayaan untuk modal kerja yang mempunyai pola fluktuasi/turnover tinggi.

Read More

Kredit Usaha Kecil Bank Mandiri

Kredit Usaha Kecil (KUK)

Adalah Kredit atau pembiayaan dari Bank untk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.

KUK-Kredit Investasi

Adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, dengan jangka waktu maksimal 10 tahun.

KUK-Kredit Modal Kerja

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.

KUK-Kredit Modal Kerja Kontraktor

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor yang habis dalam satu siklus usaha.

KUK-Channeling

Adalah Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang diberikan melalui kerjasama dengan Lembaga pembiayaan atau Bank Umum lainnya.
Ketentuan :

• Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yg tidak berbadan hukum atau badan usaha yg berbadan hukum termasuk koperasi
• Berdiri sendiri atau tidak berafiliasi dengan usaha menengah atau usaha besar
• Milik WNI
• Kekayaan bersih maksimal Rp. 200 .000.000,-.
• Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-
• Share dana sendiri minimal 20%

http://www.bankmandiri.co.id/article/255645454671.asp?article_id=255645454671

Read More

Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Bank Mandiri

KKP adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada :

1. Petani, dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar;
2. Peternak, dalam rangka peternakan sapi potong, ayam buras, dan itik;
3. Petani ikan, dalam rangka usaha penangkapan ikan, penunjang perikanan dan budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras;
4. Koperasi, dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai serta usaha perikanan.upiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

Ketentuan :

• Mempunyai usaha yang layak dibiayai.
• Khusus untuk Koperasi merupakan Koperasi Primer dan memiliki izin usaha serta pengurus yang aktif.
• Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah / telah memperoleh fasilitas kredit dengan kriteria "lancar" atau tidak dalam kondisi bermasalah.
• Maksimum jangka waktu kredit 1 tahun.
• Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian Bank diperlukan.

Bunga

1. Suku bunga KKP untuk usaha intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar sebesar 12% per tahun;
2. Suku bunga KKP untuk usaha peternakan sapi potong, ayam buras, dan itik sebesar 16% per tahun;
3. Suku bunga KKP untuk usaha penangkapan ikan, penunjang perikanan dan budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras, sebesar 16% per tahun;
4. Suku bunga kredit kepada Koperasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah, jagung, dan kedelai serta usaha perikanan sebesar 16% per tahun.

Manfaat :

• Penarikan dilakukan sekaligus, kecuali untuk Koperasi, penarikan kredit dapat dilakukan setiap saat.
• Pelunasan pada saat jatuh tempo kredit atau pada saat panen.
• Pembiayaan dapat diberikan secara kelompok.
• Memperoleh bimbingan teknis/teknologi dan manajemen dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ditunjuk.

Aplikasi

• Wilayah DKI Jakarta Dapat diajukan di City Business Center (CBC);

1. CBC Wilayah III Jakarta Kota, Jl. Lapangan Stasiun No. 2, Jakarta Barat.
2. CBC Wilayah IV Jakarta Thamrin, Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat.
3. CBC Wilayah V Jakarta Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan.

• Luar Wilayah DKI Jakarta Dapat diajukan di setiap cabang-cabang atau Hub Bank Mandiri diseluruh Indonesia.

• Atau Hubungi Hot-line kami di, PT Bank Mandiri (Persero) - Commercial Banking Group Plaza Mandiri Lt. 24 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp. (021) 5245026 - 5245168, Fax. (021) 5263632

http://www.bankmandiri.co.id/article/065805761543.asp?article_id=06580576154http://www.bankmandiri.co.id/article/065805761543.asp?article_id=0658057615433

Read More

MODAL UKM: Kadin DKI Minta Akses Jangan Dipersulit

JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta mengingatkan program yang diinisisasi pemerintah  untuk akses permodalan pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah harus dilaksanakan secara total, tanpa diembel-embeli persyaratan yang membebani.

Rainer Prakuso Tobing, Vice Chairman for Industry, Energy & Agribusiness Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, mengatakan pemerintah memang kerap memfasilitasi permodalan pelaku usaha dari sisi permodalan ke lembaga keuangan.

”Akan tetapi,  tawaran itu lebih banyak membuat kecewa pelaku koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUMKM), karena ternyata proseduralnya sama dengan lembaga keuangan perbankan yang mewajibkan berbagai persyaratan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/2).

Oleh karena itu, Kadin sebagai lembaga organisasi dari dunia usaha, wajib memperjuangkan kemudahan bagi anggotanya dari sisi permodalan. Target utamanya adalah agar mereka yang diakui sebagai katup pengamanan perekonimian nasional, bisa survive.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kadin DKI Jakarta  menyosialisasikan pembuatan proposal kredit kepada dua lembaga keuangan keuangan non perbankan yang nota bene adalah perusahaan BUMN.

Yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kedua lembaga keuangan non perbankan tersebut sepakat mengucurkan permodalan kepada KUMKM. Agar prosedural  lancar, KUMKM diberi bimbingan teknis.

Meski demikian organisasi tersebut tetap menyimpan kekhawatiran akses pembiayaan itu bisa disalurkan LPDB maupun LPEI kepada KUMKM. Sebab, keduanya masih mengacu pada asas feasible dan bankable.

”Seharusnya penilaian hanya pada sisi potensi usaha usaha mereka ke depan. Tidak harus mengacu pada bankable dan feasible. Jika prinsip itu terus dipertahankan, maka pada akhirnya upaya KUMKM mendapat akses pembiayaan menjadi imposible.”

Menurut dia, Kadin DKI Jakarta bahkan menegaskan kepada LPEI agar jangan berbicara bankable dan feasible ketika berhadapan dengan usaha sektor riil. Secara umum usaha kelompok tersebut sangat potensial, oleh karena itu Kadin bersedia menyosialisasikan akses tersebut melalui pembuatan proposal kredit. (bas)


sumber : bisnis.com

Read More

UKM di Pasar Modal

Bila industri usaha kecil menengah (UKM) selama ini sulit mencari modal dalam pendanaan usaha lantaran tidak bankable, kini alasan tersebut tidak menjadi hambatan bagi UKM ataupun UMKM dalam mencari sumber pendanaan, khususnya perbankan. Pasalnya, pemerintah kini telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mendorong usaha UKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses pendanaan bagi UKM dengan jaminan pemerintah. Keseriusan pemerintah menggenjot bisnis UKM dan UMKM didasarkan usahanya yang dinilai visible dan tahan banting terhadap krisis ekonomi. Pengalaman ini telah dibuktikan pada 1998, di saat industri keuangan mengalami collaps dan sebaliknya sektor UKM masih tetap hidup.

Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keseriusan yang besar dalam menghidupkan sektor UKM, selain tahan banting terhadap krisis juga menghidupkan lapangan pekerjaan dan perekonomian rakyat kecil. Tak ayal, bila selama ini industri pasar modal selalu diributkan soal kekhawatiran dampak krisis ekonomi Eropa dan Amerika bakal mengancam perekonomian Indonesia tidak dihiraukan bagi pelaku UKM. Alasannya, dampak krisis tersebut diyakini tidak akan merembet ke sektor UKM sepanjang pemerintah memberikan kebijakan ekonomi yang pro rakyat, pro usaha kecil dan masih bertahannya daya beli masyarakat.

Untuk itu, upaya mempermudah akses permodalan di sektor UKM dan UMKM, Bank Indonesia (BI) ikut memberikan aturan soal kewajiban bank memberikan kredit UKM minimal 20% dari total kredit. Selain itu, Wakil Presiden Boediono pun angkat suara soal pendanaan UKM.

Dalam pembukaan perdagangan saham awal tahun 2013, Boediono meminta otoritas pasar modal mendorong usaha kecil menengah (UKM) atau Small and Medium Enterprises (SME) masuk ke pasar modal. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pencarian pendanaan modal ketimbang harus pinjaman dari perbankan.

Selama ini banyak usaha kecil dan menengah yang berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun belum dapat memiliki akses mencari pendanaan di pasar modal Indonesia.

Wacana agar sektor UKM bisa masuk pasar modal, merupakan isu lama. Namun hal ini belum mendapatkan respon serius dari otoritas pasar modal. Maka merespon apa yang diharapkan Wapres, kini menjadi agenda penting bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur payung hukum soal hal tersebut.

Tentunya, apa yang menjadi keinginan pemerintah bila sektor UKM bisa masuk ke pasar modal sesuai yang diharapkan dengan mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada. Tanpa memaksakan kehendak dengan tidak didukung kajian yang matang.

Kendati sektor UKM dimungkinkan masuk pasar modal dan telah di buktikan oleh industri pasar modal di negara tetangga, seperti Malaysia dan Korea, tentunya hal ini tidak harus ditelan mentah dan di contoh secara 100%. Pasalnya, kondisi geografis dan aturan yang berbeda perlu ditelaah kembali dan dimatangkan secara serius tanpa menafikan peluang akses pendanaan bagi sektor UKM di pasar modal.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca

Read More